Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia mengenal adanya berbagai lembaga negara. Presiden adalah salah satu lembaga negara. Selain presiden, lembaga negara apa sajakah yang terdapat dalam sistem pemerintahan di Indonesia? Di Indonesia terdapat pemerintahan daerah di samping pemerintahan pusat yang berkedudukan di Jakarta. Apa beda pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah?

Di samping akan dapat menjelaskan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, kalian juga dapat menjelaskan pemerintah pusat termasuk lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia serta proses pemilu dan pilkadanya.

 

Dasar-dasar Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan Indonesia 1
Sistem Pemerintahan Indonesia

 

Pemilihan Umum di Indonesia

Tahukah kalian bagaimana presiden dipilih? Ya, presiden sekarang ini tidak lagi dipilih oleh MPR tetapi dipilih rakyat secara langsung. Dengan demikian ada pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung disingkat Pilpres. Pilpres merupakan salah satu pemilihan umum di Indonesia . Menurut ketentuan undang-undang, pemilihan umum di Indonesia sekarang ini ada tiga, yaitu:

  1. Pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota legislative yaitu DPR, DPD, dan DPRD (disebut pemilu legislatif).
  2. Pemilihan langsung presiden dan wakil presiden (pilpres).
  3. Pemilihan langsung kepala daerah (pilkada).

 

Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Legislatif

Pemilihan umum (pemilu) anggota legislatif didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Anggota legislatif adalah para wakil rakyat yang nantinya duduk di badan perwakilan rakyat yaitu DPR, DPD, dan DPRD.

Peserta pemilu untuk anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Partai politik mencalonkan orang-orang yang akan menjadi anggota DPR dan DPRD. Calon-calon yang sudah ditetapkan itu dikenal sebagai calon legislatif (caleg). Para caleg dan partai yang mencalonkan selanjutnya mengadakan kampanye. Dalam kampanye itulah rakyat menentukan caleg mana yang akan dipilih dalam pemilu nanti. Calon yang memperoleh jumlah suara yang sudah ditentukan berhak menjadi anggota legislatif.

Peserta pemilu untuk anggota DPD adalah perorangan. Anggota DPD adalah para wakil rakyat dari daerah provinsi yang dipilih oleh rakyat di provinsi yang bersangkutan. Seseorang bisa mencalonkan menjadi calon anggota DPD dari suatu provinsi. Menurut ketentuan undang-undang, setiap provinsi di Indonesia diwakili oleh empat orang anggota DPD. Jadi, para calon yang memperoleh empat jumlah suara terbesar dalam pemilu berhak menjadi anggota DPD dari suatu provinsi. Baca: Kerja Sama Negara-negara di Asia Tenggara

 

Asas yang digunakan dalam pemilu adalah luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur dan adil).

  • Langsung, artinya pemilih memberikan suaranya

langsung tanpa perantara.

  • Umum, artinya semua warga negara memenuhi

persyaratan berhak ikut pemilu.

  • Bebas, artinya pemilih bebas menentukan pilihannya

tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.

  • Rahasia, artinya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak

akan diketahui oleh pihak mana pun.

  • Jujur, semua pihak yang terkait harus bersikap dan

bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

  • Adil, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat

perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak

mana pun.

Pelaksana pemilu adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Apabila diurutkan maka urutan proses pemilu itu sebagai

berikut.

  • Pendaftaran pemilih

Panitia mendaftar para warga yang berhak memilih.

  • Pencalonan

Peserta pemilu mendaftarkan diri sebagai calon legislatif.

  • Kampanye

Para calon melakukan kampanye untuk menarik simpati

warga.

  • Pemungutan suara

Warga memberikan suara.

  • Penghitungan suara

Panitia pemilu mengadakan penghitungan suara.

  • Penetapan hasil pemilu

KPU menetapkan hasil pemilu.

  • Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih

KPU menetapkan perolehan kursi dari masing-masing

peserta pemilu dan calon terpilih.

  • Pelantikan anggota legislatif

Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terpilih dilantik.

 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres)

Di tahun 2019 ini kita sebagai warga Negara republik Indonesia diwajibkan untuk mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden. Apakah kamu sudah ikut nyoblos? Menurut ketentuan UUD 1945, presiden dan wakil presiden Indonesia tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket. Dengan demikian, diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Tata cara pemilihan diatur dengan undang-undang. Pemilihan presiden dan wakil presiden didasarkan pada UndangUndang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, peserta pemilihan presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Calon presiden dan/atau calon wakil presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya

Setelah resmi dicalonkan maka calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) tersebut melakukan kampanye pemilihan yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkannya.

Pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Apabila tidak ada pasangan calon terpilih yang memenuhi syarat di atas maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan ke dua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi, akan ada pemilihan presiden tahap II. Pada pemilihan presiden tahap II inilah, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Urutan pemilu presiden dan wakil presiden adalah sebagai berikut.

  1. Pendaftaran pemilih
  2. Pencalonan
  3. Kampanye
  4. Pemungutan suara
  5. Penghitungan suara
  6. Penetapan hasil pemilu
  7. Pelantikan presiden dan wakil presiden

Presiden dan wakil presiden terpilih memegang jabatan selama lima tahun. Menurut ketentuan UUD 1945 bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Jadi, apabila presiden dan wakil presiden terpilih tersebut telah menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun dan mereka masih ingin ikut pemilihan untuk masa jabatan yang ke dua maka hal itu dibolehkan. Akan tetapi, setelah itu pasangan tersebut tidak boleh lagi ikut dalam pemilihan. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

 

Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada)

Sebelumnya para kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD di masing-masing daerah. Sekarang ini sesuai dengan tuntutan demokrasi, para kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Gubernur dipilih oleh rakyat provinsi, bupati dipilih oleh rakyat dari kabupaten dan walikota dipilih oleh rakyat kota yang bersangkutan.

Pemilihan langsung kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon tersebut diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Para pasangan calon kepala daerah selanjutnya mengadakan kampanye yang didukung oleh partai atau gabungan partai yang mencalonkan. Pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, rakyat memberikan suara dengan cara memilih pasangan calon dari beberapa pasang calon yang bersaing. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Pelaksana pilkada adalah KPU daerah (provinsi, kabupaten, atau kota). Dengan adanya pilkada ini maka semua daerah di Indonesia melakukan kegiatan pilkada. Karena daerah di Indonesia itu banyak, baik provinsi, kabupaten, dan kota maka kegiatan pilkada di Indonesia juga banyak dilakukan. Dengan adanya pilkada ini pula, maka pemilu di Indonesia tidak hanya terjadi setiap lima tahun sekali, tetapi setiap tahun bisa terjadi pemilu yaitu pemilihan langsung kepala daerah (pilkada).

Cobalah bayangkan daerah di Indonesia yang berjumlah sekitar 350 kabupaten kota (dan kemungkinan saat ini sudah mengalami penambahan karena adanya pemekaran). Kalau setiap hari ada pemilihan bupati/wakil bupati maka dibutuhkan hampir satu tahun penuh untuk menyelesaikan seluruh pilkada di Indonesia. Apakah pilkada di daerah kalian sudah dilaksanakan? Masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun sama dengan masa jabatan presiden/wakil presiden. Selain itu pasangan kepala daerah tersebut masih boleh ikut serta dalam pilkada sekali lagi.

 

Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia

Untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan di Indonesia dibentuk berbagai lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Untuk mengetahui lembaga-lembaga negara di Indonesia, bacalah uraian di bawah ini!

 

Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945

Macam-macam lembaga negara terdapat dalam ketentuan UUD 1945. Bukalah buku UUD 1945 kalian! Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  4. Presiden
  5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  6. Mahkamah Agung (MA)
  7. Mahkamah Konstitusi (MK)
  8. Komisi Yudisial (KY)

 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota MPR terdiri atas para anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi, seluruh anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR

Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Menurut UUD 1945 tugas dan wewenang MPR sebagai berikut.

1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

2) Melantik presiden dan/atau wakil presiden.

3) Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar atas

usul DPR.

Kewajiban anggota MPR sebagai berikut.

1) Mengamalkan Pancasila.

2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

3) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional.

4) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

5) Melaksanakan perannya sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR beranggotakan para wakil rakyat dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan itu dilaksanakan dalam suatu pemilihan umum oleh semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi anggota MPR.

 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi, setiap provinsi memiliki wakilnya di DPD. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama. Anggota DPD sekaligus menjadi anggota MPR. Masa jabatan DPD adalah 5 tahun.

 

Presiden

Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Di samping itu presiden membentuk kabinet yang terdiri atas para menteri. Menteri-menteri melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang tertentu.

Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Bila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya maka diganti wakil presiden

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK adalah lembaga negara dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada:

1) DPR

2) DPD atau

3) DPRD sesuai dengan kewenangannya

 

Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung adalah lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tinggi negara. Mahkamah Agung memimpin badan-badan peradilan di bawahnya yaitu:

1) Peradilan umum

2) Peradilan agama

3) Peradilan tata usaha negara

4) Peradilan militer

 

Apabila ada warga negara yang tersangkut perkara maka ia dapat diadili di lembaga peradilan tersebut. Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Terdapat ketua Mahkamah Agung. Hakim yang bertugas di Mahkamah Agung disebut hakim agung.

 

Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi adalah juga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jadi pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia ada dua, yaitu:

1) Mahkamah Agung

2) Mahkamah Konstitusi

Wewenang Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 antara lain: 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

3) Memutus pembubaran partai politik.

4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Susunan Mahkamah Kontitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi. Hakim yang bertugas di Mahkamah Konstitusi disebut hakim konstitusi.

 

Komisi Yudisial (KY

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang menurut

UUD 1945 mempunyai wewenang:

1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.

2) Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta

menjaga perilaku hakim.

Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Komisi Yudisial dipimpin oleh seorang ketua Komisi Yudisial.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *