Politik Luar Negeri Indonesia

Politik Luar Negeri Indonesia – Kita sebagai bangsa tidak hidup seorang diri saja di dunia. Banyak bangsa dan negara lain yang menjalani kehidupannya. Seperti juga manusia, sebuah bangsa tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena setiap bangsa membutuhkan bantuan satu sama lainnya. Terlebih pada masa sekarang dibutuhkan kerja sama dengan bangsa lain agar saling tercukupi kebutuhan hidup bangsa tersebut. Bangsa Indonesia adalah bagian dari bangsa-bangsa di dunia. Karena itu diperlukan hubungan dan kerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Bangsa Indonesia perlu memiliki pandangan dan sikap tentang bagaimana kita berhubungan dengan negara lain. Hal demikian itu merupakan politik luar negeri Indonesia. Apakah politik luar negeri itu? Apa politik luar negeri Indonesia? Apa saja landasan politik luar negeri indonesia? dan apa tujuan politik luar negeri indonesia? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, silakan baca artikel ini hingga akhir.

 

Politik Luar Negeri Indonesia

Indonesia sebagai negara besar tidak hidup sendiri. Karena terdapat banyak sekali negara-negara di dunia sana.

Politik Luar Negeri Indonesia
Politik Luar Negeri Indonesia

 

Indonesia sebagai bagian dari bangsa lain perlu berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa itu. Dapatkah bangsa Indonesia hidup sendiri tanpa berhubungan dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia tidak mampu memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya. Bangsa Indonesia membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan bangsa lain. Negara atau bangsa lain pun demikian. Mereka harus membuka diri untuk menjalin hubungan dan kerja sama termasuk dengan Indonesia.

Hubungan Indonesia dengan bangsa lain dan kerja sama dengan negara lain merupakan urusan politik luar negeri suatu negara. Politik luar negeri artinya segala kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

Negara Indonesia memiliki politik luar negeri. Lembaga yang menangani bidang politik luar negeri adalah departemen luar negeri. Departemen luar negeri dipimpin oleh seorang menteri luar negeri.

 

Landasan Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Apakah yang dimaksud bebas dan aktif tersebut?

Bebas diartikan bahwa bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Aktif diartikan Indonesia tidak tinggal diam saja tetapi aktif berperan dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia.

Politik luar negeri Indonesia diabdikan untuk kepentingan nasional Indonesia. Artinya bahwa bangsa Indonesia melakukan politik luar negeri demi tercapainya tujuan dan citacita nasional Indonesia. Politik luar negeri Indonesia adalah salah satu tugas penyelenggaraan bernegara Indonesia. Landasan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.

 

A. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang Tujuan Negara

Tujuan negara Indonesia menurut pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah sebagai berikut.

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2) Memajukan kesejahteraan umum.

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.

4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka melaksanakan tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, negara Indonesia memiliki politik luar negeri.

 

B. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang Dasar Negara Pancasila

Dasar negara kita adalah Pancasila. Sila ke dua dari Pancasila berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Salah satu norma dari sila tersebut adalah bahwa bangsa Indonesia merasa sebagai bagian dari umat manusia atau bangsa lain di dunia, sehingga perlu saling menghormati dan bekerja sama. Untuk memenuhi hal itu maka dilakukan politik luar negeri.

 

C. UUD 1945 Pasal 11 Ayat 1, 2, dan 3

Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) berbunyi sebagai berikut.

1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau

pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Kedua undang-undang diatas merupakan ketentuan pelaksanaan dari pasal 11 UUD 1945.

 

Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia

Pada saat Indonesia merdeka, dunia saat itu sedang dikuasai oleh dua blok kekuataan yaitu Amerika Serikat dengan kelompok atau disebut Blok Barat dan Uni Soviet (Rusia) beserta kelompoknya yang disebut Blok Timur. Kedua blok tersebut merupakan dua kekuatan yang saling berseteru dan memperebutkan pengaruh pada negara-negara lain.

Negara Indonesia saat itu tidak lepas dari pengaruh kedua blok kekuataan tersebut. Untuk itu bangsa Indonesia perlu mengambil sikap mengenai politik luar negerinya. Pada tanggal 2 September 1948, Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan keterangan mengenai politik luar negeri Indonesia di hadapan anggota Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Kasman Singodimejo. Mohammad Hatta waktu itu mengajukan pertanyaan pada anggota komite, sebagai berikut.

“Mestikah bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara harus memilih antara pro Amerika dan pro Rusia? Apakah tidak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar tujuan dan cita-cita kita?” Dari pertanyaan tersebut Mohammad Hatta menjawab sendiri dengan keterangan sebagai berikut. “Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri yaitu Indonesia merdeka seluruhnya”.

 

Pidato Mohammad Hatta tanggal 2 September 1948 tersebut diberi judul “Mendayung di antara Dua Karang”. Dari judul tersebut dikandung maksud bahwa bangsa Indonesia dalam hal hubungan internasionalnya tetap mendayung (aktif) serta berada di antara dua karang, tidak memasuki salah satunya (bebas). Dua karang yang dimaksud adalah Amerika Serikat dan Rusia (Uni Soviet).

Berdasar pidato Mohammad Hatta tersebut politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Sampai saat ini politik luar negeri Indonesia tetap menganut prinsip bebas dan aktif.

 

Politik Luar Negeri Indonesia Dewasa Ini

Politik luar negeri Indonesia sampai sekarang ini tetap menganut prinsip bebas dan aktif. Meskipun Blok Amerika dan Blok Rusia saat ini tidak ada lagi dan bukan lagi dua kekuatan yang saling berseteru, tetapi Indonesia tetap berprinsip bebas, tidak ikut serta dalam suatu blok kekuatan serta aktif dalam perdamaian dunia.

Dewasa ini banyak permasalahan yang menuntut bangsa Indonesia semakin aktif dalam memperjuangkan politik luar negeri yang diabdikan untuk kepentingan nasional.

Contoh masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia dalam kaitannya dengan luar negeri:

  1. Munculnya blok-blok kekuatan ekonomi dunia yang tidak hanya Amerika yaitu Eropa Barat, Jepang, Korea, serta Cina.
  2. Masalah penentuan garis batas antara Indonesia dengan negara tetangga.
  3. Kejahatan-kejahatan internasional atau transnasional seperti terorisme, pencucian uang, illegal logging, dan penyelundupan.
  4. Adanya masalah yang dihadapi WNI di luar negeri seperti Tenaga Kerja Wanita (TKW), TKI di luar negeri, pelanggaran hukum di luar negeri, dan kelengkapan dokumen warga negara Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan masalah-masalah itu, Indonesia tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut. Indonesia perlu berhubungan dan kerja sama dengan negara lain. Dalam rangka hubungan dan kerja sama dengan negara lain inilah politik luar negeri Indonesia perlu dimantapkan.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional. Hal ini sebagai perwujudan dari tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2004-2009, sasaran politik luar negeri Indonesia adalah semakin meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, serta pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional serta mendorong terciptanya tatanan dan kerja sama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

Sedangkan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut.

  1. Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional termasuk dalam penyelesaian masalah-masalah perbatasan dan dalam melindungi kepentingan masyarakat Indonesia di luar negeri.
  2. Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional, khususnya di ASEAN.
  3. Menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan melalui kerja sama internasional, bilateral, dan multilateral maupun kerja sama regional lainnya, saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional.
  4. Meningkatkan dukungan dan peran masyarakat internasional dan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
  5. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri sesuai dengan undang-undang.

 

Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia

Upaya untuk melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif adalah dengan melakukan kerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan pemerintah negara lain. Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan organisasiorganisasi internasional lainnya. Macam-macam kerja sama internasional dapat dibedakan menjadi:

 

Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua negara. Kerja sama itu dapat berupa kerja sama antardua negara, atau sebuah negara dengan sebuah organisasi internasional. Kerja sama

antardua negara, misalnya kerja sama negara Indonesia dengan Malaysia, kerja sama Indonesia dengan Jepang, kerja sama Singapura dengan India.

Kerja sama antara satu negara dengan sebuah organisasi internasional atau dengan suatu perusahaan internasional. Misalnya; kerja sama Indonesia dengan UNICEF, kerja sama Indonesia dengan WHO, perjanjian kerja sama Indonesia dengan perusahaan Exxon Mobile. Sebutkan contoh yang lainnya?

 

Kerja Sama Multilateral

Kerja sama multilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Misalnya, beberapa negara mengikatkan diri untuk bekerja sama menanggulangi terorisme.

Contoh kerja sama multilateral adalah kerja sama antarnegara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (Association of South East Asian Nations) yang lambangnya dapat kalian lihat pada gambar di samping, kerja sama antarnegara-negara pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries).

Adanya kerja sama bilateral dan multilateral dibedakan berdasar jumlah pihak yang melakukan kerja sama. Apabila pihak yang bekerja sama adalah antardua pihak maka disebut kerja sama bilateral. Sedangkan apabila yang melakukan kerja sama internasional adalah banyak pihak maka disebut kerja sama multilateral.

Selain yang disebutkan di atas, kerja sama dapat dibedakan pula menjadi:

1) Kerja sama regional

2) Kerja sama internasional Apakah kerja sama regional dan internasional itu?

 

Kerja sama regional adalah kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu region (wilayah) tertentu. Negara-negara yang berada dalam satu wilayah mengikatkan diri untuk bekerja sama demi suatu kepentingan.

Misalnya negara-negara di wilayah Asia Tenggara bekerja sama dan bergabung ke dalam ASEAN. ASEAN adalah sebuah bentuk kerja sama regional negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Negara-negara yang berada di Eropa tergabung ke dalam MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa).

Kerja sama internasional adalah kerja sama yang dilakukan oleh banyak negara yang tidak terbatas dalam satu region (wilayah) tertentu. Negara yang berada di berbagai wilayah atau belahan dunia boleh bergabung atau menjalin kerja sama.

Contoh, organisasi OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). OPEC tidak hanya beranggotakan negara-negara di wilayah Timur Tengah yang kaya dengan minyak seperti Kuwait, Arab Saudi, Irak, dan Iran. Negaranegara di wilayah lain dapat menjadi anggota OPEC. Indonesia merupakan anggota OPEC meskipun Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara. Aljazair menjadi anggota OPEC meskipun berada di Afrika. Venezuela juga menjadi anggota OPEC meskipun negara tersebut berada di wilayah Amerika Latin. Contoh lain adalah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

PBB sekarang ini merupakan organisasi internasional terbesar karena hampir semua negara di dunia menjadi anggota PBB. Kerja sama regional maupun internasional berbentuk multilateral artinya kerja sama yang dilakukan oleh banyak pihak. Baik kerja sama bilateral, multilateral, dan internasional semuanya merupakan kerja sama yang bersifat internasional oleh karena kerja sama itu dilakukan oleh satu negara dengan negara lain.

 

Kerja Sama Internasional yang Dilakukan Indonesia

Bangsa Indonesia menyadari pentingnya melakukan kerja sama internasional. Telah banyak bentuk kerja sama atau organisasi kerja sama internasional yang diikuti oleh negara Indonesia. Adapun organisasi internasional yang diikuti Indonesia sebagai berikut.

 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PBB  adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh bangsa di dunia. PBB didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada tanggal 24 Oktober 1945. Tujuan utama PBB adalah perdamaian dunia. Indonesia masuk menjadi anggota pada tanggal 24 September 1950. Indonesia diterima sebagai anggota PBB yang ke-60. Namun, pada masa Orde Lama Indonesia pernah ke luar dari keanggotaan PBB. Pada tanggal 28 September 1966 negara Indonesia masuk kembali sebagai anggota PBB dan tetap diakui sebagai anggota yang ke-60.

 

ASEAN

ASEAN atau dapat juga disebut Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara disingkat Perbara. Tujuan utama ASEAN adalah menciptakan kestabilan, keamanan, dan kemakmuran bersama bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara. Bangsa Indonesia merupakan salah satu perintis berdirinya ASEAN. ASEAN didirikan oleh lima negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1957. Lima negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Para pendiri ASEAN adalah para menteri luar negeri kelima negara yaitu sebagai berikut.

  1. Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia.
  2. Menteri Luar Negeri Narsisco R. Ramos dari Filipina.
  3. Menteri Luar Negeri S. Rajaratnam dari Singapura.
  4. Menteri Luar Negeri Thanat Khoman dari Thailand.
  5. Menteri Pembangunan Nasional Tun Abdul Razak dari

Sekarang ini ASEAN beranggotakan 10 negara. Negara baru anggota ASEAN tersebut adalah Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Burma (Myanmar).