Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Peraturan Perundang-undangan Indonesia – Pernahkah kalian melihat slogan “Buanglah Sampah pada Tempatnya”? Tentu kalian sering melihatnya. Slogan tersebut banyak ditempel di tempat-tempat umum. Slogan tersebut memberitahukan kepada masyarakat agar selalu membuang sampah pada tempat sampah. Tujuan pemerintah membuat peraturan itu agar tercipta lingkungan yang bersih.

Masyarakat tidak boleh membuang sampah di sungai. Hal itu sangat membahayakan, bahkan bila datang musim hujan bisa menyebabkan banjir. Selain itu juga bisa merusak lingkungan.

Apabila lingkungan kita bersih, maka kita akan merasakan manfaatnya. Kita akan merasa nyaman. Lain halnya bila lingkungan kotor dan banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Lingkungan yang kotor menimbulkan ketidaknyamanan. Lingkungan yang banyak sampah dapat menjadi sarang nyamuk. Apakah kalian mau menempati lingkungan yang seperti itu? Tentu tidak, bukan? Oleh karena itu, kalian harus mematuhi peraturan yaitu membuang sampah pada tempatnya.

Pemerintah kita menciptakan peraturan karena negara kita adalah negara hukum. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (3), yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Hukum merupakan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh warga negara. Tujuannya agar kehidupan seluruh warga negara dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, warga negara akan merasa aman bila ada hukum.

 

Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Pengertian peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk kebijaksanaan tertulis yang bersifat pengaturan yang dibuat oleh aparatur negara. Seluruh rakyat harus mematuhi peraturan tersebut. Tidak hanya rakyat saja, namun polisi, tentara, guru, menteri, bahkan presiden juga harus mematuhi peraturan.

Peraturan Perundang-undangan Indonesia
Peraturan Perundang-undangan Indonesia

 

Mengapa demikian? Karena kedudukan mereka semua adalah sama. Baik rakyat maupun pejabat, di depan hukum kedudukannya adalah sama. Itu merupakan salah satu ciri negara hukum.

 

Tata Urutan Peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan Indonesia bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan pedoman negara kita dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Semua peraturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas beberapa tingkatan. Berikut ini urutan peraturan perundang-undangan di negara kita yang dimulai dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

 

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi di Indonesia. UUD 1945 menjadi hukum dasar bagi peraturanperaturan di bawahnya. Jadi, setiap undang-undang dan peraturan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 menjadi dasar negara kita sejak 18 Agustus 1945. Sampai sekarang, UUD 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Perubahan dalam UUD 1945 disebut dengan amandemen. Bagian UUD 1945 yang diamandemen adalah isi pasal-pasalnya sedangkan bagian pembukaan tidak mengalami perubahan.

 

Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan dalam UUD 1945. Undang-undang dibuat oleh DPR bersama presiden. Selain berhak membuat undang-undang, presiden juga mempunyai hak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Perpu dibuat apabila ada kepentingan yang memaksa atau dalam keadaan darurat.

 

1.Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang dibuat oleh presiden untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang. Hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya”.

 

2.Peraturan Presiden

Peraturan presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden sendiri. Peraturan presiden dibuat untuk melaksanakan perintah atau ketentuan dalam undang-undang. Peraturan presiden juga dibuat untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan pemerintah.

 

3.Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah di Indonesia. Peraturan daerah dibuat sesuai dengan kondisi daerah. Peraturan daerah hanya berlaku di daerah yang bersangkutan dan tidak berlaku di daerah lainnya. Berikut ini macam-macam peraturan daerah.

1) Peraturan daerah provinsi, dibuat oleh DPRD provinsi

bersama gubernur.

2) Peraturan daerah kabupaten, dibuat oleh DPRD kabupaten

bersama bupati.

3) Peraturan daerah kota, dibuat oleh DPRD kota bersama

walikota.

4) Peraturan Desa (Perdes), dibuat oleh Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) bersama kepala desa.

 

Pentingnya peraturan perundang-undangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara

Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan mengapa harus ada peraturan? Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan kita. Dengan menaati peraturan akan tercipta ketertiban dan ketenteraman.

Peraturan harus ditaati dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Peraturan juga harus dilaksanakan di mana pun kita berada, misalnya di lingkungan sekolah. Sebagai siswa sekolah kita harus mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah. Siswa tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh membuat kekacauan, tidak boleh terlambat datang ke sekolah, tidak boleh tidur pada saat jam pelajaran, dan lain-lain.

Semua itu harus dilaksanakan oleh siswa dengan penuh kesadaran dan bukan karena paksaan. Jika peraturan tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan sekolah. Siswa juga tidak bisa belajar dengan tenang. Kegiatan belajar mengajar di kelas juga akan terganggu.

Apabila siswa ingin belajar dengan tenang, maka semua siswa harus memupuk kesadaran dan kepatuhan yang tinggi untuk selalu mematuhi peraturan. Jadi, apabila kita mau melaksanakan peraturan di sekolah dengan penuh kesadaran, maka akan tercipta suasana belajar yang nyaman.

Begitu juga dalam kehidupan bernegara. Setiap warga negara harus mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan antara lain:

  1. mendorong terciptanya tertib hukum
  2. hak-hak masyarakat lebih terjamin.

Itulah tadi sedikit informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan Indonesia, semoga artikel ini bermanfaat untuk kamu yang sedang mengerjakan tugas.