Pembentuk BPUPKI dan PPKI

Pembentuk BPUPKI dan PPKI – Dalam Perang Dunia II di Asia Pasifik, Jepang semakin terdesak oleh Sekutu. Pusat-pusat militer strategis Jepang telah diduduki Sekutu. Lalu Jepang mencari dukungan dari bangsa-bangsa yang dijajah melalui janji kemerdekaan.

Pada tanggal 17 Juli 1944, Jenderal Hideki Tojo meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri Jepang, digantikan Jenderal Kuniaki Koiso. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang, Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun Jepang tidak memastikan kapan Indonesia akan diberi kemerdekaan. Janji tersebut sebenarnya hanya untuk menarik simpati Indonesia. Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang.

Pada awal tahun 1945, kedudukan Jepang semakin kritis. Kedudukan Jepang di Indonesia juga telah diserang Sekutu sehingga Jepang berusaha membuktikan janjinya. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI bertugas menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat dilantik menjadi ketua BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945. Baca: Masa Penjajahan Jepang

 

Pembentuk BPUPKI dan PPKI

Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan.

Pembentuk BPUPKI dan PPKI
Pembentuk BPUPKI dan PPKI

 

Pada tanggal 9 Agustus 1945 Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional yakni Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dan Dr Radjiman Wediodiningrat. Mereka bertiga dipanggil ke Saigon/Dalat Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan kemerdekaan akan dapat dilakukan dengan segera.

 

Sidang BPUPKI

Pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang pertama. Tujuan utamanya adalah merumuskan dasar negara Indonesia. Pembicaraan pertama adalah merumuskan dasar negara dengan mendengarkan pidato beberapa tokoh pergerakan. Beberapa tokoh yang menyampaikan pandangan tentang dasar negara Indonesia antara lain Mr. Mohammad Yamin, Ir. Soekarno, dan Prof. Dr. Soepomo. Hasil sidang ini menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berikut ini beberapa pandangan para tokoh sebelum menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baca Juga: Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II

  • Pandangan Mr. Mohammad Yamin

Hasil sidang bpupki dan ppki. Di dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, Mohammad Yamin mengusulkan asas dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia, yang intinya sebagai berikut.

  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat

 

  • Pandangan Prof. Dr. Mr. Soepomo

Dalam kesempatan selanjutnya, tanggal 31 Mei 1945, Soepomo juga mengemukakan lima prinsip dasar negara yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka yaitu:

  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Keseimbangan lahir batin
  4. Musyawarah
  5. Keadilan rakyat

 

  • Pandangan Ir. Soekarno

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mendapat kesempatan mengemukakan pidato. Soekarno juga mengemukakan lima dasar negara Indonesia. Seorang teman Soekarno yang ahli bahasa memberikan saran untuk memberikan nama Pancasila. Hingga saat ini, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila yang diusulkan Soekarno adalah:

  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
  3. Mufakat atau Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada tanggal 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI berakhir. Selanjutnya BPUPKI melakukan reses (istirahat) selama 1 bulan. Dalam sidang pertama ini belum didapatkan kesimpulan apapun tentang dasar negara Indonesia.

Pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuk sebuah panitia kecil yang anggotanya sembilan orang. Panitia kecil diketuai Ir. Soekarno, dengan anggotanya antara lain: Drs. Mohammad Hatta, Mr. Mohammad Yamin, Mr Achmad Soebardjo, Mr. A. A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, K.H. Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso.

Hasil terpenting dari panitia kecil atau “Panitia Sembilan” adalah berupa Rancangan Pembukaan Hukum Dasar, yang isinya tentang tujuan berdirinya negara Indonesia merdeka. Rumusan tersebut dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi Piagam Jakarta yaitu:

  1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya.
  2. (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. e. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Merancang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

BPUPKI melakukan sidang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945. Anggota BPUPKI menjadi 69 orang yang akan membahas rencana undang-undang dasar (UUD). Dalam sidang ini juga membicarakan mengenai bentuk negara. Mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik.

Untuk mempercepat kerja sidang, BPUPKI membentuk panitia kecil, yang beranggotakan 19 orang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan UUD.

Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang UUD melaporkan hasil kerja panitia yaitu:

  1. Pernyataan Indonesia Merdeka
  2. Pembukaan Undang-Undang Dasar
  3. Batang Tubuh UUD

Dengan demikian, Panitia Perancang UUD telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang UUD.