Contoh Peraturan Pusat : Tentang Pendidikan, Lalu Lintas, Pajak

Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Peraturan ini berlaku untuk seluruh warga negara Republik Indonesia secara keseluruhan dari sabang hingga maruke.  Kalian telah mengetahui pengertian dari peraturan pusat. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh peraturan pusat yang saat ini berlaku di Indonesia. Berikut ini contoh peraturan di tingkat pusat.

 

Contoh Peraturan Pusat

 

Peraturan pusat tentang Pendidikan

Contoh Peraturan Pusat Tentang pendidikan
Contoh Peraturan Pusat Tentang pendidikan

 

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Kalian pun memilikinya. Hak dan kewajiban yang paling penting bagi kalian adalah mendapatkan pendidikan.

Peraturan tentang pendidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini termasuk peraturan di tingkat pusat. Jadi undang-undang ini harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa anak yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun harus bersekolah. Mereka harus mengikuti pendidikan dasar. Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar atau (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jadi, setiap orang tua wajib menyekolahkan anaknya sampai tingkat pendidikan dasar.

Namun, apabila kita melihat kenyataannya banyak anak-anak seusia kalian yang putus sekolah. Mereka ada yang mengemis di jalanan, ada yang menjadi pemulung, dan ada juga yang mengamen di bus kota. Mereka putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya.

Banyaknya anak-anak Indonesia yang putus sekolah adalah salah satu masalah pemerintah kita. Pemerintah terus berusaha mencari jalan keluar agar anak-anak kurang mampu dapat bersekolah lagi. Untuk itu, pemerintah mengadakan program keringanan biaya pendidikan. Program tersebut hanya untuk mereka yang kurang mampu.

Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pendidikan yang baik seperti gedung sekolah, buku-buku pelajaran, dan guru-guru yang mencukupi. Semua itu adalah pendukung proses belajar mengajar agar dapat berjalan dengan lancar. Bila tidak dipenuhi, kegiatan belajar akan terganggu.

 

Peraturan pusat tentang Korupsi

Peraturan tentang Korupsi
Peraturan tentang Korupsi

 

Pernahkah kalian mendengar berita tentang salah satu pejabat yang melakukan korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. Biasanya, korupsi berhubungan dengan pejabat pemerintahan. Para pejabat negara yang melakukan korupsi berarti telah menyalahgunakan wewenang yang telah dipercayakan kepada mereka.

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara. Mereka menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Hal itu menyebabkan pelayanan pemerintah terhadap rakyat menjadi terhambat. Uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat banyak, diambil oleh pejabat untuk kesejahteraannya sendiri.

Oleh karena itu, korupsi harus diberantas. Pemerintah mengatur tentang pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Apabila ada pejabat yang melakukan korupsi, maka akan dikenai hukuman.

Dalam rangka pemberantasan korupsi, pemerintah membentuk sebuah lembaga untuk melaksanakan tugas tersebut. Namanya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apabila ada pejabat yang terbukti melakukan korupsi, KPK akan mengajukan penahanan terhadap pajabat tersebut.

Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Apabila masyarakat mengetahui ada salah satu pejabat yang melakukan korupsi maka mereka dapat melaporkan kepada KPK. Masyarakat tidak perlu takut. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam memberantas korupsi di negara kita.

 

Peraturan pusat tentang Lalu Lintas

Peraturan tentang Lalu Lintas
Peraturan tentang Lalu Lintas

 

Di jalan raya, kalian tentu banyak menemukan rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu bisa berupa lampu lalu lintas, tanda dilarang parkir, tanda dilarang berhenti, dan sebagainya. Rambu-rambu lalu lintas itu dibuat untuk menciptakan ketertiban di jalan raya. Setiap pengguna jalan raya diwajibkan mematuhi rambu-rambu tersebut

Rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu hal yang diatur dalam peraturan lalu lintas. Peraturan pusat yang mengatur tata tertib lalu lintas adalah UU Nomor 14 tahun 1992. Peraturan ini menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan raya wajib menati peraturan lalu lintas.

Contoh tindakan menaati peraturan lalu lintas, antara lain:

1) menyeberang pada tempat penyeberangan

jalan seperti jembatan penyeberangan

jalan,

2) menghentikan kendaraan apabila lampu merah menyala,

3) membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK) apabila ingin mengemudikan kendaraan,

4) memakai helm saat mengendarai sepeda motor,

5) memasang sabuk pengaman saat mengendari mobil,

6) tidak berhenti di sembarang tempat, dan

7) mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Masih banyak contoh-contoh tindakan mematuhi peraturan lalu lintas. Kalian dapat mengamatinya pada saat kalian berada di jalan raya. Dapatkah kalian menyebutkannya? Apabila kita mau mematuhi peraturan lalu lintas, maka kita akan merasa nyaman berada di jalan. Kita akan terhindar dari kemacetan. Kita juga akan terhindar dari kecelakaan.

Namun apabila kita melanggarnya, maka kita sendiri yang akan rugi. Jalanan akan macet dan akan mudah terjadi kecelakaan. Selain itu, kita juga akan mendapatkan sanksi. Biasanya, sanksi orang yang melanggar peraturan lalu lintas adalah membayar denda. Besarnya jumlah denda sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi orang yang melanggar peraturan juga bisa berupa penjara.

 

Peraturan pusat tentang Pajak

Peraturan pusat tentang Pajak
Peraturan pusat tentang Pajak

 

Ketika malam tiba, suasana tidak serta merta menjadi gelap. Walaupun matahari telah tenggelam, kita masih memiliki sumber cahaya yang lain yaitu lampu. Lampu bersumber dari listrik. Berkat listrik, kita juga bisa belajar. Selain itu, kita juga bisa menonton televisi dan mendengarkan radio. Listrik sangat bermanfaat bagi kita. Siapa yang telah menyediakan listrik?

Fasilitas listrik disediakan oleh pemerintah. Pemerintah menyediakan listrik untuk kenyamanan dan kepentingan bersama. Atas fasilitas listrik itu, pemerintah mengeluarkan pungutan wajib yang disebut pajak. Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayar oleh penduduk kepada pemerintah. Pungutan itu biasanya berupa uang.

Selain listrik, pemerintah juga membebankan pajak yang lain, misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak telepon.

Namun demikian pajak tidak boleh dilaksanakan sewenangwenang. Pemungutan pajak harus dilakukan oleh badan negara berdasarkan undang-undang.

Salah satu peraturan yang mengatur tentang pajak adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Selain itu masih ada undangundang lain yang mengatur tentang pajak. Rakyat Indonesia harus mematuhi semua peraturan tersebut. Mereka juga harus bersedia untuk membayar pajak.

Mengapa negara kita membebankan pajak kepada rakyatnya? Pada dasarnya pajak yang ditarik oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Misalnya untuk membangun jembatan dan sarana pendidikan.

Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia diminta kesadarnnya untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Masyarakat tidak boleh terlambat membayar pajak. Apabila ada warga yang terlambat membayar pajak maka akan dikenai sanksi. Masyarakat dapat membayar pajak pada tempat-tempat yang telah disediakan pemerintah. Sekarang ini sudah berlaku system online dimana masyarakat lebih mudah dalam membayar pajak.